ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PELAJAR BAGI PENGGUNA JALAN TERHADAP FUNGSI RAMBU …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

186 hlm. ; 23.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

624 DAW a

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022: Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

142 hlm.; 15 x 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PUP p

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun…

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Renstra Kemendikbud) adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Uni…

Pengantar Hukum Lingkungan

Edisi

Cet.2

ISBN/ISSN

9786024222949

Deskripsi Fisik

xx+256hlm,; 24cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.9 WAH p

Studi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv + 189 hlm; ilust.

Judul Seri

-

No. Panggil

628 NIR s

Asas-Asas Hukum Perburuhan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-769-679-5

Deskripsi Fisik

viii + 160 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344 ALO a

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun…

Permendikbud 25 tahun 2020 tentang SSBOPT pada PTN di Lingkungan Kemdikbud ditetapkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan B…

Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentan…