Pokok bahasan Hukum Asuransi merupakan salah satu materi wajib yang dibahas dalam Mata Kuliah Hukum Dagang ataupun Hukum Bisnis. Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas …
Buku ini merujuk PP No. 10 Tahun 1961 yang digantikan dengan PP No. 24 Tahun 1997, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia …". Bidang-bidang tanah yang diatur pendaftarannya meliputi bidang tanah yang belum pernah didaftar dengan peraturan pendafta…
Pengangkutan Laut salah satu moda transportasi yang cukup penting, terlebih lagi bagi Indonesia yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut. Kehadiran moda transportasi ini tidak saja semata-mata untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi juga sebagai sarana dalam menjaga kedaulatan negara. Mengingat potensi wilayah laut sangat strategis,…
Rancangan Undang-undang (RUU) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 April 2008. Bahkan pada takaran tingkat global telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem ekonomi Islam, lengkap dengan standar instrument keuangannya. Konsep keuangan berbasis syariah Islam (Islamic Finance) sekarang ini, telah mengalami pertumbuha…
Buku ini membahas tentang bahasa hukum yang merupakan bahasanya ilmu hukum. Bahasa hukum mutlak untuk dipahami bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum. Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup pengantar bahasa dan bahasa hukum, hubungan ilmu bahasa dan hukum, pengertian dalam hukum dan bahasa, definisi dan teori hukum, arti beberapa istilah dalam ilmu hukum, dan hermeneutika.
Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Hukum laut internasional dewasa ini sangat relevan dengan kepentingan nasional negara-negara di dunia, khususnya Indonesia. Buku ini berupaya membahas rezim-rezim hukum laut internasional yang bersumber dari Konvensi Hukum Laut 1982 dan instrumen-instrumen internasional lainnya serta permasalahan-permasalahan hukum dalam implementasinya di Indonesia. Buku ini juga mengulas secara singkat mengen…
Hukum Agraria Indonesia - Prof Boedi Harsono sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya JILID 1 - Hukum tanah nasional
Negara kita, yang dua pertiga wilayahnya berupa laut, dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Ironisnya, sektor perikanan kita tak kunjung lepas dari beragam masalah, seperti: sumber daya ikan semakin berkurang, taraf kehidupan dan tingkat pendidikan nelayan masih rendah, pencurian ikan oleh kapal asing terus berlanjut, dan ekosistem laut rusak akibat praktik penang…
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepenting…