Fungsi pajak yang bersifat mengatur (regulerend) dan instrument pengendalian hendaknya dapat diterapkan melalui Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 selain sebagai insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang juga mampu menambah pemasukan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana potensi PBB-P2 dapat diimplementasik…
"""Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebuah buku praktis yang lengkap mengenai metode penghitungan dan pelaporan pajak terutang. Rentang pembahasannya dimulai dari objek pajak pertambahan nilai, termasuk di dalamnya jenis barang dan jasa yang dikenai dan tidak dikenai PPN, dan dilanjutkan dengan topik-topik penting antara lain: • Subjek Pajak at…
"""denyut jantung pembangunan di negara ini dapat berlangsung berkat konstribusi puluhan juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Wajib Pajak Lainnya. Para pelaku UMKM dan Wajib Pajak lainnya menyadari bahwa jantung pembangunan dapat berdenyut dengan baik berkat setoran pajak ke atas Negara. Akan tetapi, para pelaku UMKM dan Wajib Pajak lainnya sering gah membayar pajak. Mengurus p…
Buku Pajak Pertambahan Nilai ini disusun berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan perpajakan yang saat ini berlaku tanpa adanya intrepretasi dari penulis sehingga diharapkan pembaca atau pemerhati perpajakan dapat menelaahnya dengan mudah. Buku ini juga dapat digunakan sebagai buku teks mahasiswa program diploma perpajakan khususnya untuk materi mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai. Mater…
Reformasi perpajakan daerah pada tahun 2009 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa perubahan besar dalam pemungutan BPHTB sebagai salah satu pajak properti di Indonesia. BPHTB yang dipungut mulai 1 Juli 1998 sebagai pajak pusat diubah menjadi pajak daerah dan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Berdasarkan am…
Analisis ilmu politik tentang kelayakan dan keberlanjutan penetapan harga karbon, yang diambil dari studi kasus Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Perubahan iklim, para ekonom umumnya setuju, paling baik ditangani dengan memberi harga pada kandungan karbon bahan bakar fosil dengan mengenakan pajak karbon, dengan sistem cap-and-trade, atau metode lain. Tapi bagaimana dengan politik penetapan har…
Buku Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 telah dilakukan pembaruan atau penyempurnaan materi untuk setiap bab, terutama dengan telah diberlakukannya ketentuan terbaru mengenai perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak Januari 2016. Seringnya dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perpajakan yang baru, diharapkan buku Perpajakan Indonesia ini dapat menjadi sumber pembelajara…